Menolak Meneken Surat Keterangan Miskin Untuk Warga yang Akan Melahirkan, Camat: Harus Bayar PBB Dulu - Berita.Lagioke.Net

Menolak Meneken Surat Keterangan Miskin Untuk Warga yang Akan Melahirkan, Camat: Harus Bayar PBB Dulu

Sebenarnya apapun yang terjadi, ketika menangani seorang yang tengeh mengandung dan menjelang kelahirannya ini harus didahulukan. Hal itu dikarenakan memang berkaitan dengan nyawa seseorang, bukan cuman satu melainkan dua nyawa sekaligus.

Akan tetapi kalau kejadiannya seperti ini sepertinya sangat mengecewakan.

Laura Rianty Nadeak (23) Warga Jalan Pematang Siantar Dusun III Simpang Siguragura Porsea Kabupaten Toba mengaku kecewa terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah di daerahnya.

Diketahui, Laura yang tengah kesulitan biaya persalinan justru tidak dikeluarkan surat miskin oleh Pemerintah kecamatan Porsea. Camat Porsea Robert Manurung tidak mau menandatangani surat miskin Laura.

"Kami Kecewa berat,"ujat Mikhael Pasaribu, wali Laura di Toba, Rabu (5/8/2020).

Diketahui, Laura harus melahirkan anak pertamanya dengan operasi caesar di Rumah Sakit Umum Porsea, Senin (3/8) Malam sekira pukul 18.00 WIB

Alasannya, fisiknya melemah pascaberusaha melahirkan secara normal.

Selama ini, Laura memang kesulitan dan perekonomiannya masuk dalam kategori kurang mampu. Bahkan, tinggal di Porsea pun menumpang di rumah kerabat.

Mengingat kondisi Laura semakin kritis, pihak RSU Porsea menyarankan agar Laura menjalani operasi caesar. Pihak keluarga pun panik, selain tidak memiliki dana.

Satu satunya upaya yang bisa dilakukan dengan mengurus surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dengan diketahui Camat Porsea.

Upaya ke Kantor Camat pun segera ditempu keluarganya

Tapi Camat Porsea Robert Manurung menolak dan tak mau meneken surat keterangan tidak mampu Laura. Keluarga Laura ditagih bukti pembayaran PBB.

Mikhael malah mempertanyakan apa hubungan PBB dengan surat keterangan tidak mampu yang sedang diurusnya.

Mikhael bingung PBB apa yang harus dibayar sementara Laura tidak ada harta apa pun selain nyawa yang terancam.

“Sangat kecewa atas perlakuan Camat Porsea yang saya nilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Apa hubungannya tanda pembayaran PBB saya dengan Laura, sementara dia hanya tinggal menumpang di rumah saya dan sudah beda KK?,” ujar Mikhael.

Mihkael bahkan menyenut Bupati Toba memiliki program KIS gratis yang anggarannya ditampung Pemkab Toba. Namun, realitanya tidak seindah slogan Pemerintah daerahnya. “Kita tahu program itu ada dan masih berjalan, makanya kita urus Surat keterangan tidak mampu ini. Sayangnya justru diminta bukti pembayaran pajak. Dia (Camat) lebih mengutamakan pajak daripada nyawa warganya. Benar-benar sudah matilah hati nurani Camat Porsea ini,” keluh Mikhael.

Camat Porsea, Robert Manurung saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya menolak meneken surat keterangan tidak mampu (surat miskin) karena pihak keluarga tidak mampu menunjukkan bukti pembayaran PBB.

“Saya selaku Camat dibebani pajak. Jadi setiap warga yang meminta haknya harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya yaitu wajib pajak,” ujar Robert.

“Kan masyarakat kalau mau meminta haknya, bayar dulu kewajibannya yaitu PBB. Kalau dia menumpang ke rumah saudaranya, ya PBB rumah saudaranya itulah dibayar dan buktinya ditunjukkan. Kalau kita mau menuntut hak, bayar dulu kewajibannya. Jadi apa kami tidak boleh menagih pajak?. Tugas kami di sini meningkatkan pendapat daerah melalui PBB,” jawab Robert.(jun/tri bun-medan.com)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Menolak Meneken Surat Keterangan Miskin Untuk Warga yang Akan Melahirkan, Camat: Harus Bayar PBB Dulu"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel