Teman Dapatkan Kabar Harun Masiku Sudah Meninggal, Istrinya Empat Bulan Menghilang

Bagi beberapa kalangan, terlebih yang perhatian dalam urusan politik, tentu sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Harun Masiku. Dimana ia menjadi salah satu sosok perhatian dari masyarakat luas, dikarenakan beberapa aksi yang sudah dilakukan.

Dan dalam laporan terbaru kali ini ada informasi tersebar bahwasanya Harun Masiku sudah meninggal Dunia. Lantas, benarkah demikian?

Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sudah delapan bulan dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan Harun Masiku hingga kini masih jadi misteri.

Bahkan istri Harun Masiku, Hilda, turut menghilang.

Kompas.com berkunjung ke rumah Hilda di BTN Bajeng Permai, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (25/8/2020).

Rumah tersebut tampak lengang. Pagar besi merah rumah itu tertutup rapat.

Sementara, seluruh lampu teras tampak menyala meski waktu telah menunjukkan pukul 11.00 Wita.

Seorang pria yang mengaku kerabat Hilda tampak bekerja membuat pagar terali besi.

Saat ditanyakan soal keberadaan penghuni rumah, dia mengaku tak tahu.

"Hilda sudah lama menghilang, sudah sekitar empat bulan."

"Kalau dia datang, paling cuma beberapa jam saja, setelah itu menghilang lagi sampai beberapa bulan," kata Rudi, kerabat Hilda, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Saat ditanya perihal Harun Masiku, dia juga mengaku tidak tahu kecuali informasi yang beredar bahwa Harun Masiku telah meninggal.

"Jangankan Harun, istrinya saja saya tidak tahu di mana."

"Kalau informasi yang kami dapat, Harun sudah meninggal," ujar Rudi.

Hal yang sama juga dituturkan tetangga rumah Hilda.

Namun, seorang tetangga mengatakan, pada malam tertentu ada tamu yang datang ke rumah istri Harun Masiku.

"Kalau Hilda, kami sudah lama tidak lihat, tapi kadang-kadang kalau tengah malam ada mobil mewah yang datang, tapi kaca mobil gelap tidak tembus pandang."

"Kami juga tidak tahu yang datang itu siapa," tutur tetangga Hilda yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perkembangan terbaru upaya pencarian buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Terlebih, dua terdakwa kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) yang juga menjerat Harun Masiku, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, telah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Insyaallah masih terus dilakukan (pencarian Harun Masiku)."

"Di internal kita coba mengevaluasi kerja dari satgas (satuan tugas) yang ada," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango lewat pesan singkat, Senin (24/8/2020).

Nawawi mengatakan, KPK juga membuka kemungkinan akan menambah personel satgas ataupun menyertakan satgas pendamping.

"Kami juga coba terus melakukan koordinasi dengan Polri yang telah menetapkan status DPO terhadap tersangka," kata Nawawi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menegaskan, lembaga anti-rasuah akan terus berupaya mencari Harun Masiku hingga tertangkap.

"Mengenai pencarian Harun Masiku, KPK selama ini dan akan terus berupaya mengejar yang bersangkutan," tegas Ghufron.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun mengatakan, lembaganya masih terus melakukan pengejaran kepada Harun Masiku.

Alex mengklaim setiap informasi yang diberikan masyarakat ke KPK selalu ditindaklanjuti.

"Misalnya ada yang menyampaikan HM itu di satu tempat dan memberikan nomor HP, ya kemudian kami ikuti, " terangnya.

Sementara, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Takdir Suhan usai sidang putusan Wahyu Setiawan menegaskan, kasus ini belum selesai dengan dibacakannya vonis terhadap Wahyu dan Agustiani.

Karena, tegasnya, masih ada Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

"Pastinya kasus ini belum selesai, soalnya masih ada Harun Masiku yang menjadi DPO itu."

"Saat ini kami fokuskan adalah langkah hukum apa yang bisa yang kami tempuh."

"Kaitannya dengan putusan Wahyu Setiawan yang salah satu poinnya tadi belum mengakomodir pencabutan hak politik, " tegas Takdir.

Sebelumnya, ketua majelis hakim Susanti Arsi Wibawani memvonis mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan enam tahun bui.

Selain divonis hukuman enam tahun penjara, hakim juga mewajibkan Wahyu membayar denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Susanti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/8/2020).

Tak hanya Wahyu, mantan anggota Bawaslu yang juga eks kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina, divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri.

Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat proses PAW. Uang tersebut diterima melalui Agustiani.

Selain suap, jaksa menyatakan Wahyu terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Papua Barat periode 2020-2025.

Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Uang diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD.

Vonis untuk Wahyu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu delapan tahun dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim juga tak mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk mencabut hak politik Wahyu selama empat tahun setelah menjalani masa hukuman.

KPK Pertimbangkan Banding

KPK mempertimbangkan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Majelis meyakini Wahyu bersama-sama orang kepercayaannya yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina, menerima suap agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui pergantian antar-waktu (PAW).

Tujuannya, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Wahyu juga terbukti menerima uang Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Papua Barat periode 2020-2025.

Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Langkah banding dipertimbangkan KPK lantaran dalam amar putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik Wahyu Setiawan selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Namun, keputusan untuk mengajukan banding atau tidak akan diambil KPK setelah menerima dan menganalisis salinan putusan Wahyu Setiawan.

"Saat ini im JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut."

"Berikutnya akan segera mengambil langkah hukum setelah mempelajari lebih dahulu salinan putusan lengkapnya."

"Termasuk dalam hal ini tentu juga mengenai pencabutan hak politik dan permohonan JC (Justice Collaborator) oleh terdakwa," ucap Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2020).

JPU KPK Takdir Suhan mengatakan, masa tujuh hari untuk pikir-pikir akan dimanfaatkan tim jaksa untuk menganalisis putusan hakim.

Untuk itu, jaksa berharap dapat segera menerima salinan putusan.

"Atas putusan itu pun nantinya kami akan diskusikan dengan tim, langkah hukum apa yang akan kami lakukan."

"Dan pastinya salinan putusan yang tadi dibacakan pun itu kami masih menunggu. Karena tadi yang dibacakan adalah poin-poinnya," katanya.

Takdir mengatakan, pihaknya tidak langsung menyatakan banding, lantaran terdapat sejumlah hal yang diputuskan hakim sejalan dengan jaksa.

Salah satunya, menolak permohonan JC Wahyu Setiawan.

Selain itu, pidana badan yang dijatuhkan hakim, yakni enam tahun, hanya kurang dua tahun dari yang dituntut jaksa, yakni delapan tahun.

Demikian juga dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Agustiani Tio yang dituntut empat tahun enam bulan pidana penjara, dan dijatuhi hukuman empat tahun pidana.

"Makanya kami mesti menunggu salinan putusan lengkap untuk kami analisa kembali, untuk menentukan langkah apa yang bisa kami tempuh selanjutnya," paparnya.

BAGIKAN ARTIKEL INI KETEMAN ANDA