Tidak Menghalangi, Jokowi Ungkap Kalau Masih Ada yang "Tidak Puas dan Menolak" UU Cipta Kerja Silakan ke MK

Sebagai petinggi negara sudah seharusnya memiliki keputusan bijak dan bisa berperilaku terhadap semua kalangan. Dimana dengan kondisi yang memanas gara-gara UU Cipta kerja yang sekarang, membuat Jokowi turut berkomentar.

Dalam keterangannya, beliau tidak menghalau mereka untuk menyampaikan keinginannya. Dan dalam pernyataannya dikatakan jika ada kurang puas bisa langsung ke MK saja.

Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Jokowi dalam keterangan pers secara virtual terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/2020), menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu.

“Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK,” katanya.

Jokowi mengatakan telah memimpin rapat terbatas secara virtual pada Jumat (9/10/2020) dengan jajaran kabinet untuk membahas UU Cipta Kerja yang mendatangkan polemik di kalangan masyarakat setelah disahkan.

Jokowi mencatat setidaknya terdapat 11 klaster dalam UU tersebut yang secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

UU Cipta Kerja, di antaranya mengatur urusan penyederhanaan perizinan, investasi ketenagakerjaan, pengadaan lahan kemudahan berusaha riset dan inovasi administrasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Presiden menegaskan Indonesia membutuhkan UU Cipta Kerja untuk membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas.

BAGIKAN ARTIKEL INI KETEMAN ANDA